Dulu, saat flashdisk masih menjadi barang yang layak dipamerkan - biasanya dikalungkan ke leher - ukuran disk juga menjadi simbol kesuksesan. Benny & Mice nggak mau kalah. Mereka mengalungkan hardisk 80 GB di leher. Kartun itu dimuat Kompas sekitar dua tahun lalu.

Bagaimana Facebook dua tahun lagi?

Sudah sejak lama saya sengaja nggak nonton TV, berhenti langganan koran, dan mengubah semua mailing list yang saya ikuti dengan mode web-only. Satu-satunya mailing list yang mondar mandir masuk ke email saya adalah mailing list internal kantor. Instant Messenger selalu saya set invisible.

Dengan kondisi begini saja, saya merasa sudah sulit menjaga konsentrasi. Pesan singkat (SMS), email, instant messenger, selalu memecah perhatian. Celakanya saya tak mungkin menghindari keadaan ini, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Kecuali kalau saya lantas memutuskan hidup di hutan dan memilih untuk tidak berurusan dengan teman-teman saya yang sudah terlanjur jadi orang modern

Ada seorang teman yang berkali-kali minta saya bergabung ke Facebook. Barangkali maksudnya baik, biar saya lebih gaul. Saya selalu menolak ajakan itu. Sampai suatu ketika, dia dan beberapa teman lain mengancam akan membuatkan account Facebook buat saya, kemudian mengisinya dengan informasi yang mereka buat. Saya tahu ancaman itu bukan sekedar gertakan, karena mereka juga pernah membuatkan situs blog untuk seorang teman yang enggan membuat blog. Blog itu kemudian diisi dengan sederet puisi yang mengharu biru. 

Daripada dipermalukan seperti itu, akhirnya saya nyerah. Saya bergabung ke Facebook kemudian berhasil menemukan teman-teman yang sudah lama nggak tahu rimbanya. Dulu, kakek-nenek suka ‘ngumpulke balung pisah’ (mengumpulkan saudara yang terpisah) dengan berbagai adat-tradisi. Sekarang saya juga melakukan hal yang sama, dengan modal komputer dan bandwidth. 

Sejauh ini masih cukup nyaman di Facebook. Tapi kalau kelak sudah nggak asyik lagi, saya akan segera menutup account ini.

Saya setuju dengan ungkapan ini, setidaknya dalam berurusan dengan internet. Sebuah samudera informasi tanpa batas, tentu menjanjikan hasil yang sangat kaya, tentu saja termasuk bajak lautnya juga

Ada satu alat yang sangat membantu kita menjaring kekayaan samudera internet. Namanya mesin pencari (search engine). Saat ini mesin pencari yang paling banyak digunakan adalah Google. Ada banyak sekali tips yang bisa digunakan sehingga Google memberikan hasil yang cepat dan efisien. Semua tips itu berurusan dengan teknik bertanya, berupa kombinasi huruf dan perintah. 

Berikut ini adalah file presentasinya; [Kok Bahasa Inggris? Soalnya materi ini saya buat untuk praktek presentasi pada kelas kursus Bahasa Inggris].

Google membatasi layanan di negara Iran

Pada saat mendaftarkan domain http://akhmadnas.ir ke Google, ternyata Mbah Google ngasih jawaban begini: Google Apps does not currently support domains in this country. Waduw.

Lagi nyari tahu alasan Google membatasi layanan di negara Iran.

Simak selengkapnya dalam presentasi ini.

Hidup adalah beriklan!!

Kalimat plesetan ini muncul sebagai sebuah judul artikel di sebuah edisi Majalah Tempo bulan Mei 2008. Tulisan tersebut mengulas maraknya iklan TV dan koran nasional yang dibintangi beberapa elit politik. Iklan yang menghabiskan dana milyaran rupiah itu tampaknya disiapkan untuk menghadapi Pemilu 2009. Ya, menjelang Pemilu biasanya para politisi akan memanfaatkan media untuk mendongkrak popularitas mereka. Teori bahwa informasi adalah kekuatan diyakini dan dimanfaatkan betul oleh para elit politik.

Lantas di mana posisi radio komunitas? Sejauh pengamatan saya radio komunitas terbelah menjadi dua golongan. Golongan pertama cenderung menghindari urusan politik. Sikap ini muncul dengan latar belakang pemahaman bahwa politik itu kotor, takut dianggap memihak satu kelompok, dan sebagainya. Sebaliknya, golongan kedua menempatkan diri sebagai alat politik. Ada yang kemudian menyempitkan arti politik dengan cara membela partai tertentu. Ada juga yang memang sejak awal kelahirannya dibidani oleh partai politik dan diniatkan sebagai bagian dari mesin partai.

Sikap ‘alergi politik’ tampaknya terjadi sebagai akibat dari proses depolitisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Dibawah kekuasaan Soeharto, rakyat digiring untuk tidak ikut-ikutan berpolitik. Untuk melanggengkan kekuasaannya, Soeharto mengubah sistem multi partai menjadi hanya satu partai dominan (Golkar) dan dua partai lain (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) yang lebih tepat disebut sebagai ‘partai penggembira’. Kedua partai ini dipertahankan agar Indonesia tetap diakui sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Namun yang terjadi sesungguhnya saat itu negara Indonesia menganut sistem otoriter dimana sistem politik dikendalikan oleh penguasa tunggal. 

Paska reformasi politik tahun 1998 di Indonesia muncul banyak partai baru. Mulailah muncul kesadaran bahwa rakyat harus berperan aktif dalam urusan politik. Namun semangat aktif berpolitik tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman dan kapasitas yang memadai sehingga lagi-lagi rakyat harus kecewa karena mereka tetap dijadikan sebagai obyek perebutan suara yang akan dimobilisasi pada saat Pemilu atau Pilkada saja. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa sistem politik yang demokratis saja tidak cukup. Rakyat harus memiliki kesadaran dan kapasitas politik yang hanya bisa dicapai dengan pendidikan politik.

Mestinya pihak yang paling bertanggung memberikan pendidikan politik kepada rakyat adalah partai politik. Namun yang terjadi, kebanyakan partai politik belum menjalankan peran tersebut. Entah karena ketidakmampuan atau justru kesengajaan sehingga partai politik tidak bersungguh-sungguh memberikan pendidikan politik kepada rakyat.

Media dan Pendidikan Politik

Bagaimana peran media? Berbeda dengan masa Orde Baru gerak-gerik media sangat dibatasi sehingga tidak bisa menjalankan pendidikan politik. Bahkan hanya RRI yang diijinkan untuk membuat berita radio. Radio lain cukup menyebarluaskan saja. Saat ini media memang sudah memberikan sumbangan dalam pendidikan politik. Namun kebanyakan media arus utama (mainstream) masih sekedar menjadikan proses politik sebagai pesta demokrasi. Namanya juga pesta, selalu ada yang menikmati hidangan, namun juga selalu ada yang banting tulang cuci piring. Namanya juga pesta, maka sangat jelas kapan mulai dan kapan selesainya. Fakta bahwa politik adalah urusan sehari-hari yang menyangkut hajat hidup banyak orang, disederhanakan hanya menjadi ritual lima tahunan.

Lihat saja bagaimana kebanyakan media menyampaikan informasi Pemilu atau Pilkada. Kebanyakan didominasi berita tentang seremonial kampanye, tidak banyak mengangkat program partai. Lebih sering mengutip janji-janji politisi ketimbang menyajikan kinerja partai yang mencalonkannya. Lebih banyak menampilkan citra tokoh politik (diekspos kegantengannya, jasa nenek moyangnya, dsb). Tak jarang juga kita lihat teknik produksi sinetron digunakan untuk menarik simpati penonton. Tokoh utama diposisikan sebagai orang teraniaya sehingga harus dibela. Situasi ini tak lepas dari tarik menarik kepentingan ekonomi-politik yang melibatkan kepentingan para pemilik media arus utama.

Peran Radio Komunitas

Kembali ke soal posisi radio komunitas; apakah sebaiknya menghindari urusan politik atau menjadi bagian dari kekuatan politik? Pilihan untuk menghindari urusan politik jelas tidak strategis dan mengingkari hakikat radio komunitas sebagai agen perubahan sosial. Media komunitas justru harus memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Masalahnya akan menjadi rumit kalau kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan; rakyat yang mana? 

Pilihan radio komunitas untuk menjadi bagian dari kekuatan politik juga tidak strategis. Pertama, akan bermasalah dari segi hukum. Dalam pasal 21 UU nomor 32 tahun 2003 tentang Penyiaran disebutkan;

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:  

a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;  

b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan  

c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Apakah partai politik tidak boleh mengelola media? Tentu boleh. Pembatasan diatas hanya berlaku untuk media penyiaran yang menggunakan gelombang radio yang bersifat terbatas sehingga harus dikelola untuk kepentingan publik. Lagipula, kalau partai politik mau mendirikan media, tak perlu berlindung di belakang istilah media komunitas.

Peran strategis radio komunitas justru ketika mampu menjadikan dirinya sebagai media pendidikan dan artikulasi politik rakyat tanpa harus terjebak dalam kepentingan partai politik. Pendeknya ikut menjadi bagian percaturan politik tanpa harus menjadi partisan.

Caranya, dengan memberikan informasi lengkap tentang urusan politik sehingga rakyat menjadi paham mengenai situasi yang sedang mereka alami, menginformasikan secara jujur peta kekuatan politik dan kepada siapa mereka bisa mempercayakan aspirasi politiknya. Selanjutnya biarkan rakyat menjatuhkan pilihan. Untuk itu penyajian informasi harus mencerdaskan rakyat. Misalnya dengan cara;

a.  memberikan pemahaman untuk mendorong partisipasi –bukan mobilisasi politik rakyat

b.  mengedepankan isi ketimbang kulit (informasi tentang program partai, profil Caleg, rekam jejak politisi lebih ditonjolkan ketimbang informasi mengenai seremonial kampanye, pidato-pidato propaganda, mitos.

Tentu, pendidikan politik bukanlah pekerjaan instant yang membuat kita lalu serba bisa, tapi yang jelas, ia memampukan kita membangun peta, membuka pintu kesadaran akan realitas sosial dan turut terlibat merancang agenda perubahan sosial, di berbagai tingkatan, terlebih dan secara khusus, bagi radio komunitas yang sehari-hari bergerak di tingkat masyarakat akar rumput lewat berbagai kerja bersama pemberdayaan dan pembelaan hak-hak dasar kita sebagai manusia dan warga negara. Karenanya pendidikan politik bagi radio komunitas adalah tanggung jawab yang harus dijalankan sehari-hari, bukan lima tahun sekali.

—————————————

Kutipan UU no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Bagian Keenam

Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Umum

Pasal 89

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan ikian kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan ikian kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat. 

(3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, gratis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. 

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. 

(5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu. 

Pasal 90

(1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye. 

(2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu. 

(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Peserta Pemilu. 

Pemberitaan Kampanye

Pasal 91

(1) Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak. 

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu. 

Penyiaran Kampanye

Pasal 92

(1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat. 

(2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. 

(3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. 

(4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimile.

Tahun 1998 merupakan tonggak sejarah perubahan politik di Indonesia. Gelombang pembaruan menolak segala bentuk pembelengguan pemerintah atas rakyat tak terbendung, terwakili dengan satu kata : reformasi. Denyut gelombang perubahan itu cukup menggoncang karena berpusat di jantung Indonesia, Jakarta.  

Hiruk pikuk reformasi yang terjadi di Jakarta ternyata tak membawa perubahan politik sedikitpun di Desa Timbulharjo. Desa yang terletak tujuh kilometer arah selatan Kota Yogyakarta itu tetap saja seperti Indonesia mini pada era sebelum 1998 : birokrasinya korup, kelas menengahnya tidak peduli (apatis), dan masyarakat akar rumputnya takut. Keadaan ini membuat sekelompok anak muda di Desa Timbulharjo gelisah.   

Kegelisahan itu kian memuncak ketika pada pertengahan 1999 muncul kabar di masyarakat bahwa Desa Timbulharjo akan menerima dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang lumayan besar jumlahnya. Kebanyakan warga menduga akan terjadi penyelewengan penggunaan dana tersebut, sehingga pada akhirnya hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Sementara kebanyakan warga miskin yang berhak menerima justru akan gigit jari. 

Melihat kondisi demikian, para pemuda yang gelisah itu pun berkumpul. Lewat serangkaian obrolan di surau usai sholat tarawih, mereka bersepakat mengambil langkah nyata untuk mendorong perubahan. Tapi, langkah nyata seperti apa yang bisa dilakukan? Bagaimana mungkin anak muda yang hanya belasan orang mampu mendorong perubahan di sebuah desa yang penduduknya lebih dari 20 ribu jiwa?  

Para pemuda itu terus mencari cara. Mereka sadar bahwa jika diibaratkan peperangan, musuh yang dihadapi terlalu kuat untuk dilawan. Dalam situasi tersebut, strategi yang paling tepat adalah gerilya. Dari berbagai gagasan yang muncul, mereka akhirnya memilih media sebagai alat pendorong perubahan. Bentuk media ini dipilih karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, ide dan saran serta dapat juga digunakan sebagai alat pengawasan bagi masyarakat. Menyadari minimnya dana dan orang yang bersedia terlibat dalam kegiatan tersebut, bentuk media yang dianggap cocok adalah buletin yang akan diedarkan kepada warga.   

Pada tanggal 14 Januari 2000, buletin warga Desa Timbulharjo terbit untuk pertama kali di Dusun Dadapan, Desa Timbulharjo. Edisi pertama dicetak sebanyak 75 eksemplar, dibiayai dengan dana hasil patungan sebesar 30 ribu rupiah, dibagikan secara gratis kepada warga masyarakat. Pendistribusikan buletin ini pada awalnya dilakukan dengan menitipkan di masjid-masjid ketika sholat Jum’at, dengan maksud memudahkan warga untuk mendapatkannya. 

Buletin warga Desa Timbulharjo diberi nama Angkringan. Nama ini terinspirasi dari warung angkringan yang sudah sangat terkenal serta identik dengan kehidupan masyarakat bawah, khususnya di Yogyakarta. Di warung angkringan orang dapat minum dan makan dengan harga yang sangat murah dengan sajian menu yang khas yaitu “nasi kucing” dan jahe panas.  Warung angkringan bagi masyarakat Yogyakarta bukanlah sekedar tempat makan, namun juga menjadi ruang diskusi publik yang nyaman. Di warung angkringan orang bebas berbicara dan mengungkapkan segala uneg-unegnya tanpa rasa takut dan tekanan dari siapapun. 

Sebagaimana halnya warung angkringan, kehadiran Buletin Angkringan diharapkan dapat menjadi wadah bagi warga Desa Timbulharjo untuk mengungkapkan ide, gagasan dan juga kritikan terhadap persoalan yang terjadi di sekitar mereka.  

 Di luar dugaan para pelopor Buletin Angkringan, ternyata kehadiran buletin ini disambut hangat oleh warga. Melalui Buletin Angkringan yang terbit sekali dalam seminggu, warga bisa mengetahui informasi dan persoalan yang sedang terjadi di sekitarnya sehingga sadar tentang arti penting sebuah informasi. Maka tak heran jika kemudian warga selalu menunggu dan menanyakan informasi terbaru dari Buletin Angkringan ini. Bahkan sejumlah warga mengusulkan agar Buletin Angkringan tidak dibagi gratis, melainkan dijual atau berlangganan. Ini dilakukan agar Buletin Angkringan bisa terus terbit. 

Mulai edisi ketiga, Buletin Angkringan menawarkan kepada warga untuk menjadi pelanggan tetap, dengan memberikan kontribusi sebesar 1.500 rupiah setiap bulan. Dengan uang tersebut pelanggan Buletin Angkringan akan mendapatkan buletin sebanyak empat edisi dan diantar langsung ke rumah warga. Bagi warga yang tidak menjadi pelanggan tetap pun dapat membeli secara eceran dengan harga 400 rupiah setiap edisinya. Pembeli eceran tidak perlu repot datang ke sekretariat Angkringan, karena mereka bisa membelinya di warung-warung agen penjualan Buletin Angkringan yang tersebar di Desa Timbulharjo. 

Secara bertahap, pelanggan Buletin Angkringan pun terus bertambah. Semula Buletin yang hanya didistribusikan melalui masjid dan hanya menjangkau warga di Dusun Dadapan berangsur harus memenuhi dan menjangkau seluruh warga di Desa Timbulharjo yang terdiri dari 16 dusun. Kondisi ini oleh redaksi Buletin Angkringan pun direspon dengan memperbanyak oplah tiap edisinya sehingga dapat memenuhi permintaan dari warga.  

Lahirnya Radio Angkringan 

Pada perkembangannya pengurus Angkringan kewalahan melayani besarnya permintaan warga untuk berlangganan buletin karena keterbatasan jumlah personil. Periodisasi terbit sekali dalam seminggu seringkali membuat informasi yang mestinya segera diketahui warga harus tertunda. Sebagai media cetak, Angkringan juga mensyaratkan kemampuan membaca bagi warga yang ingin memahami informasi  yang dimuat dalam buletin. Padahal warga Desa Timbulharjo, terutama yang berusia lanjut, banyak yang buta huruf.     

Berangkat dari berbagai kendala tersebut, pengurus Angkringan memutuskan untuk menghadirkan media lain yang bisa melengkapi keberadaan buletin, yaitu media radio. Bulan Agustus 2000, Radio Angkringan resmi mengudara dengan pemancar radio bekas yang dibeli seharga 300 ribu rupiah. Peralatan radio tersebut kemudian secara bergotong royong didirikan. Menggunakan tiang antena dari bambu dan sebagian besar peralatan berasal dari pinjaman warga, Radio Angkringan saat itu hanya bisa menjangkau sepertiga luas wilayah Desa Timbulharjo.  

Pada bulan Juli 2000, Buletin Angkringan mengikuti lomba Pers Alternatif yang diadakan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta. Buletin Angkringan mendapat penghargaan khusus dengan kategori “Pers Desa” serta mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2,5 Juta. Dana ini digunakan untuk perbaikan dan penambahan peralatan radio hingga akhirnya seluruh wilayah Desa Timbulharjo bisa menerima siaran Radio Angkringan.  

Diskusi Publik melalui Obrolan Angkringan 

Radio Angkringan memiliki satu acara khas yang diberi nama Obrolan Angkringan. Acara ini berbentuk sandiwara radio yang disiarkan secara langsung. Tema yang diangkat berupa isu yang sedang menjadi perhatian kebanyakan warga, seperti masalah pendidikan, pertanian, keamanan, hingga pada  masalah politik. Seting tempatnya berupa warung angkringan dengan dua tokoh sentral yaitu mbah Timbul dan Lek Wiknyo. Acara ini dilakukan sekali dalam seminggu. Penetuan tema dilakukan secara spontan. Sepuluh menit sebelum acara, diadakan diskusi penentuan tema sekaligus menyusun alur cerita. Selanjutnya siaran dilakukan dengan mengandalkan kreativitas dan improvisasi para penyiarnya. 

Warga sangat menyenangi acara ini, karena acara ini kemas cukup menggelitik warga. Kadang warga dibuat gemas. Mereka tak hanya mendengarkan, tapi juga bisa langsung datang ke studio dan ikut menjadi pemeran dalam sandiwara ini.   

 Diakhir siarannya Obrolan Angkringan tidak menawarkan sebuah alternatif solusi tunggal dengan cara menggurui warga, tapi justru memberikan kesempatan kepada warga untuk menyimpulkan dan merancang sebuah bentuk solusi yang akan dilakukan. 

 Buletin dan Radio Angkringan pada perjalanannya telah menunjukkan peran yang cukup penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis warga. Pada sejumlah peristiwa bahkan Angkringan mampu mendorong terjadinya perubahan kebijakan di tingkat desa yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Timbulharjo. Beberapa peran Angkringan  adalah sebagai berikut: 

Meluruskan Penyimpangan Dana P2KP 

Dalam satu terbitannya, Buletin Angkringan mengungkap adanya penyelewengan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Perkotaan (P2KP). Program senilai setengah milyar rupiah ini sebenarnya dikucurkan untuk membantu pemulihan ekonomi warga miskin. Namun beberapa pengelola program malah bersekongkol dengan sejumlah pengurus koperasi. Dana program dimasukkan ke koperasi, lantas koperasi meminjamkan lagi dana tersebut kepada anggotanya dengan nilai bunga tiga kali lipat. Dengan demikian, warga miskin yang seharusnya mendapatkan fasilitas justru tidak bisa meminjam uang. 

Buletin Angkringan membeberkan data berisi nama peminjam dana beserta jumlah pinjamannya. Tak ketinggalan, Angkringan juga memuat prosedur peminjaman uang yang seharusnya dibandingkan dengan praktek yang dilakukan oleh para pengelola program. Data itu disajikan dalam bentuk diagram visual sehingga bisa dengan mudah dibaca oleh warga yang buta huruf sekalipun. Berbagai kejanggalan, ketimpangan, dan penyelewengan bisa dengan mudah dibaca oleh warga. 

Pada awalnya warga kurang peduli dengan pelaksanaan program ini, tetapi ketika bulletin Angkringan mampu memberikan informasi yang jelas tentang kejadian yang sebenarnya dalam pelaksanaan program ini, kesadaran warga pun tergugah. Warga yang merasa dirugikan kemudian melayangkan protes dan dimuat di Buletin Angkringan. Menyikapi reaksi dari warga tersebut, pelaksana program segera membatalkan pinjaman kepada koperasi yang berperan sebagai makelar, untuk kemudian menyalurkan pinjaman kepada warga yang memang membutuhkan. 

Membongkar Kemacetan Kredit Usaha Tani (KUT) 

Buletin Angkringan dalam salah satu edisinya mengungkap kemacetan cicilan Kredit Usaha Tani (KUT) yang dilakukan oleh oknum Kepala Dusun. Saat itu menjelang musim tanam, banyak petani yang mengeluh karena sulit mencari dana pinjaman. Padahal mereka tahu bahwa di Desa Timbulharjo ada program Kredit Usaha Tani (KUT). Pengurus koperasi tidak mau memberikan pinjaman dengan alasan angka kemacetan kredit petani di Desa Timbulharjo cukup tinggi, mencapai 70 persen. 

Buletin Angkringan menurunkan laporan utama tentang tingginya kredit macet di Desa Timbulharjo. Liputan Angkringan didukung wawancara kepada pengurus koperasi dan data- data rinci mengenai nama-nama kelompok tani dan besarnya nilai tunggakan.  

 Di salah satu dusun yang nilai kemacetannya cukup tinggi, ada seorang anggota kelompok tani yang berlangganan Buletin Angkringan. Dia cukup kaget membaca pemberitaan tentang kredit macet di kelompok tani yang dia ikuti. Sebagai pengurus kelompok, orang ini tahu persis bahwa anggota kelompok taninya sudah melunasi cicilan pinjaman. Kalau masih dianggap menunggak, berarti ada masalah. Karena di dusun tersebut hanya dia yang berlangganan Buletin Angkringan, maka orang tersebut langsung memfotokopi Buletin Angkringan dan membagikan kepada warga yang lain. Kemudian mereka melakukan pertemuan dan membahas masalah kemacetan kredit tersebut. Dalam pertemuan tersebut akhirnya sang ketua kelompok yang kebetulan menjabat kepala dusun mengakui bahwa uang cicilan kelompok dia gunakan untuk kebutuhan pribadi. Ketua kelompok menyanggupi untuk segera melunasi cicilan kelompok dengan cara menjual sepeda motornya. 

Berita tentang penyalahgunaan uang cicilan kelompok tani itu dimuat dalam Buletin Angkringan edisi berikutnya. Mengetahui berita tersebut, kelompok-kelompok tani lain yang terrnyata juga menemukan kasus yang sama. Akhirnya para ketua kelompok yang menyelewengkana dana cicilan dari anggota terpaksa melunasinya. Kemacetan sebesar 70 persen berkurang drastis menjadi kurang dari 20 persen. Setelah itu para petani kembali bisa mendapatkan fasilitas kredit. 

Mendorong Kompensasi Dana BBM Tepat Sasaran 

Bulan Juli 2000, pemerintah Indonesia berencana menaikkan harga BBM. Sebagai kompensasi atas kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan dana kompensasi yang akan disalurkan secara langsung kepada keluarga miskin. Berita nasional tentang rencana kenaikan BBM ini diangkat oleh Buletin Angkringan dengan konteks Desa Timbulharjo. 

Dalam tulisannya, Angkringan menjelaskan bahwa jika rencana kompensasi BBM dilakukan maka yang akan menerima adalah warga yang tercatat sebagai keluarga miskin, berdasarkan data yang dibuat oleh pemerintah desa. Daftar lengkap keluarga miskin Desa Timbulharjo dicantumkan sehingga warga yang lain bisa ikut mengetahui.   

Warga membandingkan data yang dimuat Angkringan dengan kondisi lapangan. Tampak jelas bahwa lebih dari setengah daftar orang msikin sebenarnya adalah orang kaya yang memiliki hubungan kerabat dengan para pamong desa. Maka mengalirlah protes warga yang diujudkan dalam surat pembaca, maupun datang langsung ke redaksi Angkringan untuk mempertanyakan kebenaran data tersebut. Buletin Angkringan edisi berikutnya dipenuhi protes warga dan memaksa Pemerintah Desa Timbulharjo mengubah data keluarga miskin. 

Perubahan data tersebut dimuat dalam Buletin Angkringan edisi berikutnya. Dengan perubahan tersebut, maka kompensasi dana BBM jatuh kepada warga yang memang membutuhkan.  

Mengawal Proses Pemilihan Lurah Desa 

Awal tahun 2003 Desa Timbulharjo juga disibukkan dengan sebuah hajatan besar, yaitu pemilihan Lurah Desa Timbulharjo. Sudah menjadi kebiasaan, ketika akan diadakan pemilihan lurah selalu terjadi politik uang, dan tindakan saling menjelekkan sesama calon yang tak jarang berujung pada tindakan kekerasan. Warga biasanya hanya mendapat informasi yang sangat minim tentang latar belakang, visi dan misi, program kerja dari para calon tersebut. Kalau pun warga mendapat informasi tentang satu calon itu hanya dilakukan oleh para tim sukses dan hanya mengatakan  sisi baik atau janji yang indah-indah saja, tetapi tidak memberikan informasi yang cukup lengkap. 

 Proses pemilihan lurah sejak tahap penyusunan tata tertib, pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan suara sangat mungkin terjadi kecurangan. Menyikapi hal ini Angkringan melalui buletin dan radionya menurunkan sejumlah liputan khusus. Dengan memberikan informasi lengkap tentang Pemilihan Lurah Desa Timbulharjo Angkringan berharap warga bisa menjatuhkan pilihan kepada calon yang tepat. Selain itu, berbagai bentuk penyimpangan dan kecurangan diharapkan bisa diminimalkan.   

Buletin Angkringan mengawali kegiatannya dengan liputan khusus tentang profil para calon lurah beserta visi, misi dan programnya. Aturan main pemilihan juga disosialisasikan kepada warga, sehingga jika terjadi kecurangan oleh calon, warga bisa segera melaporkan kepada  panitia pemilihan. Pada masa kampanye, janji-janji para calon didokumentasikan, kemudian disajikan dalam tulisan di buletin maupun siaran di radio.  

Pada hari pemungutan suara, Angkringan juga melakukan dua kegiatan besar. Pertama, membagikan edisi khusus Buletin Angkringan yang berisi janji-janji para calon lurah sekaligus mengajak warga untuk suatu saat nanti menagih bersama kepada calon terpilih ketika sudah menjabat lurah. Edisi ini dicetak dalam jumlah 14 ribu eksemplar dan dibagikan secara gratis kepada warga yang telah memberikan hak suaranya.  Di sampul halaman muka buletin tersebut, Angkringan mengingatkan warga untuk menyimpan baik-baik buletin Angkringan karena suatu saat pasti ada gunanya. Soalnya, dalam buletin tersebut terekam janji-janji calon lurah ketika masa kampanye. Kelak, ketika lurah terpilih saat menjabat tidak menjalankan apa yang telah dia janjikan, maka warga bisa menagih janji sang lurah secara bersama-sama. 

Sedangkan radio Angkringan menyiarkan langsung suasana pemilihan dan penghitungan suara dari 23 tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Timbulharjo. Siaran langsung ini dilakukan dengan radio komunikasi handy talkie (HT) bekerjasama dengan Organisasi Amatir Radio (ORARI) Kabupaten Bantul. Warga bisa mengikuti perkembangan situasi melalui radio  dari rumah masing-masing. Pada masa sebelumnya warga memadati  balai desa pada saat penghitungan suara sehingga tak jarang terjadi bentrokan fisik antar pendukung. Kali ini balai desa hanya didatangi oleh belasan orang tim suskses yang menyaksikan langsung penghitungan suara, sehingga bentrokan antar pendukung tidak terjadi. Radio Angkringan sudah mengumumkan hasil perolehan suara satu jam setelah selesainya penghitungan di TPS. Sementara panitia pemilihan baru mengumumkan hasil penghitungan lima jam sesudahnya.  

Kegiatan Off-air 

Selain melalui tulisan dan siaran di radio, Angkringan juga memberikan layanan kepada warga malalui kegiatan di luar studio. Bentuk kegiatan di luar studio yang pernah dilakukan antara lain : 

Menggalang Solidaritas Warga melalui Dana Beasiswa 

Kegiatan lain yang pernah dilakukan Angkringan adalah memfasiltasi pemetaan terhadap masalah dan kebutuhan warga desa Timbulharjo. Kegiatan ini pada akhirnya mampu menghasilkan basis data Desa Timbulharjo yang antara laian memuat tentang data orang miskin dan anak terancam putus sekolah.  

Data hasil pemetaan tersebut dipublikasikan kepada warga melalui radio dan buletin. Sebuah pesan layanan masyarakat dibuat khusus untuk menumbuhkan kepedulian warga terhadap tetangga mereka yang terancam putus sekolah. Pesan layanan tersebut rupanya sangat menyentuh dan mampu menggerakkan para dermawan menyumbangkan sebagian harta mereka untuk membiayai belasan anak yang terancam putus sekolah. Dana beasiswa dari warga tersebut kemudian disalurkan langsung ke sekolah. Tak kurang dari 10 anak terancam putus sekolah berhasil diselamatkan melalui penggalangan solidaritas ini. 

Layar Tancap Pemilu 2004 

Menjelang Pemilu tahun 2004 banyak warga yang datang  ke Angkringan. Mereka mengaku bingung dengan cara pelaksanaan pemilu yang konon berbeda dengan pemilu sebelumnya.   

Menyikapi hal ini, pengurus Angkringan segera menggelar rapat. Akhirnya diputuskan media yang paling cocok untuk menjelaskan tata cara pemilu buknlah buletin atau radio, melainkan video. Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Angkringan mengadakan sosialisasi pemilu menggunakan media layar tancap ke dusun-dusun di Desa Timbulharjo.  Usai pemutaran film, warga bisa berdialog dengan panitia pemilihan tingkat desa yang memang dihadirkan sebagai narasumber dalam acara tersebut.